KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RKP TAHUN 2021 DAN PENJABARANNYA DI DAERAH

cgtrend.blogspot.com: Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2020 oleh Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas. Dan dapat didownload dengan format PDF di: http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/Paparan_Dir_PDTT_-_Bappenas_(KORTEKRENBANG_2020)1.pdf, berikut isi dari Kebijakan Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2021 dan Penjabarannya di Daerah dalam kutipan cgtrend.blogspot.com:

Daftar Isi:

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024
2. RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2021
3. KEBIJAKAN DANA TRANSFER 2020-2024
4. HIGHLIGHT PELAKSANAAN RAKORTEKRENBANG 2020 WILAYAH TIMUR
5. KESIMPULAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RKP TAHUN 2021 DAN PENJABARANNYA DI DAERAH DALAM TULISAN CGTREND.BLOGSPOT.COM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024

7 AGENDA PEMBANGUNAN DAN LANGKAH KONKRET PENCAPAIANNYA

7 Agenda Pembangunan adalah:

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan sasaran Jangka Menengah, RPJMN 2020-2024 memuat proyek dengan daya ungkit tinggi. 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project), antara lain:

• 10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt,Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai;
• Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung;
• Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting

KERANGKA PIKIR 7 AGENDA PEMBANGUNAN

7 AGENDA PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2020-2024

AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 1: "MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN"

AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 2: "MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN"

AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 3: "MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING"

AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 4: "REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN BERBUDAYA"

AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 5: "MEMPERKUAT INFRASTUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR"

AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 6: "MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM"

AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 7: "MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK"

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2021

KONDISI SAAT INI: LINGKUNGAN EKSTERNAL

• Munculnya kasus penyebaran virus corona menambah risiko ketidakpastian perekonomian global 2020 yang masih menghadapi isu geo-ekonomi-politik:
• Brexit:Inggris telah resmi keluar dari Uni Eropa per 31 Januari 2020, namun masih akan menjalani masa transisi 11 bulan untuk finalisasi kesepakatan dengan Uni-Eropa.
• Perang Dagang AS-China: Meski terdapat sinyal positif dari kesepakatan fase I, beberapa permasalahan fundamental belum disentuh (contoh: subsidi BUMN China dan transfer teknologi).

• Novel Coronavirus mewabah dengan 43 Kasus dan 28 Negara:
• Novel Coronavirus(2019-nCoV) merupakan virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China.
• Wabah coronavirus diprediksikan akan menekan perekonomian China yang bisa berdampak ke seluruh dunia melalui supply chain, pariwisata dan harga komoditas.

TANTANGAN EKSTERNAL DAN PERLUNYA ANTISIPASI

DAERAH-DAERAH / PROVINSI YANG BERISIKO TERDAMPAK

1. Provinsi penghasil minyak: JawaTimur(Bojonegoro), JawaTengah (Cepu, Blora), Riau (Rokan), Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, KepulauanRiau, Jambi
2. Provinsi penghasil gas: Papua Barat (Teluk Bintuni), Kalimantan Timur (Blok Mahakam), Sumatera Selatan (Musi Banyuasin), Kepulauan Riau (Natuna), JawaBarat.
3. Provinsi penghasil karet: Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi,Kalimantan Barat (7,6%), dan sisanya tersebar di Kalimantan Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Bengkulu.
4. Provinsi penghasil sawit: Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jambi.
5. Provinsi penghasilikan/udang/hasil laut: JawaTengah, JawaTimur, Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan.
6. Provinsi tujuan wisata: Provinsi-provinsi dengan share PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang relatif besar: Bali (23,3 persen), DI Yogyakarta (10,2 persen),JawaTimur(5,8 persen), DKI Jakarta (4,8 persen) dan JawaTengah (3,1 persen). Provinsi-provinsi dengan share PDRB Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman setidaknya 2 persen: JawaBarat, Nusa Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, Banten, Sumatera Utara.
7. Provinsi basis industri tekstil dan produk tekstil serta alas kaki: : Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten
8. Provinsi basis industri elektronik: Jawa Barat, Kepulauan Riau (Batam), DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah.
9. Provinsi basis industri otomotif & komponen:  Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau.
10. Provinsi basis industri logam dasar: Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Kep. Bangka Belitung,Sulawesi Tengah,Sumatera Utara, DKI Jakarta.
11. Provinsi basis industri makanan & minuman: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta.

TEMA RKP 2021

SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHAP KE-4 RPJPN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024) (disadur dari UU RPJPNNo.17/2007): "Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayahyang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing."

TEMA PEMBANGUNAN RKP 2021

Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas.

TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL RKP 2021

KEBIJAKAN DANA TRANSFER 2020-2024

EVALUASI PERENCANAAN DAK mencakup: Penetapan Kebijakan, Pengusulan, Verifikasi, Penilaian & Sinkronisasi, Penetapan Alokasi dan RK, Pelaksanaan Kegiatan hingga Evaluasi dan Pemantauan.

POKOK-POKOK KEBIJAKAN DTK/DAK 2020-2024

RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN BIDANG DAK FISIK REGULER DALAM RPJMN TAHUN 2020-2024

1. Bersifat lanjutan (Bidang tetap dalam 5 Tahun). Waktu penyelesaian dari DAK ini bersifat lanjutan (continue) dan belum dapat ditentukan target akhirnya.
2. Pengalokasian Bersifat Pemerataan. Dalam hal ini seluruh daerah dapat mengusulkan sesuai dengan kebutuhan (proposal based).
3. Pengusulan bersifat Bottom Up.
• Pemerintah daerah mengusulkan atau menyampaikan proposal (proposal based) melalui sistem informasi berbasis web mengacu kepada prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah;
• Pemerintah pusat melakukan penilaian dan pengalokasian berdasarkan formula tertentu (formula based)

HIGHLIGHT PELAKSANAAN RAKORTEKRENBANG 2020 WILAYAH TIMUR

1. Perlunya konsistensi antara usulan Gubernur dan usulan yang masuk ke dalam sistem aplikasi Rakortek.
2. Pentingnya peran Pemerintah Provinsi untuk menyaring usulan sesuai kewenangannya. Usulan yang merupakan kewenangan daerah dapat diusulkan melalui mekanisme DAK.
3. Pemerintah Daerah untuk memperhatikan panduan dan jadwal pelaksanaan Rakortekrenbang 2020.

KESIMPULAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RKP TAHUN 2021 DAN PENJABARANNYA DI DAERAH DALAM TULISAN CGTREND.BLOGSPOT.COM

RKP (singkatan dari: Rencana Kerja Pemerintah) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. Sedangkan, DU-RKP Desa adalah singkatan dari Daftar Usulan RKP Desa. DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. Demikian dari cgtrend.blogspot.com semoga bermanfaat.

Berbagi :